LPM AL-ITQAN—Ratusan mahasiswa Bukittinggi serta yang tergabung Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mengelar aksi simbolis dan aksi demonstrasi terkait dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Satpol PP) kepada salah satu dosen di Universitas Fort De Kock, di kantor Satpol PP dan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi pada, Senin (27/7/2026).
Awalnya massa aksi berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan dari Universitas Fort De Kock (UFDK) menuju kantor Satpol PP sekitar pukul14.00 WIB lalu melakukan aksi simbolis dengan cara melempar bunga sebagai bentuk protes atas hilangnya rasa kemanusiaan dari instansi tersebut.
Setelah itu massa aksi berkumpul di Kapangan Kantin untuk memarkirkan kendaraan, lalu berjalan kaki bersama-sama ke depan kantor DPRD Bukittinggi sambil menyanyikan lagu perjuangan.
Roihan Nul Kholid selaku presiden mahasiswa UFDK dalam orasinya menyatakan "mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi".
Aldo Matondang selaku koordinator aksi (Korda) mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi selaku pemerintah telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ini sangat berbahaya bagi pendidikan Kota Bukittinggi.
"Kita tidak bisa diam saja pada saat ruang lingkup pendidikan kita terancam, hari ini memang UFDK yang menjadi korban dugaan represif aparat tetapi tidak menutup kemungkinan korban selanjutnya adalah kampus lainnya. Maka hari ini kita bersuara dan menuntut keadilan," ungkap Aldo.
Salah satu anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sjech M.Djamil Djambek (SMDD) Bukittinggi yang turut serta dalam aksi berpandangan bahwa dalam aksi ini ia merasa kecewa terhadap instansi DPRD Bukittinggi yang sering kali absen setiap aksi di depan kantor DPRD Bukittinggi.
"Terlepas dari apakah ini sudah di rancang ataupun tidak," tutur Farid Dima Kurniawan.
Ia berharap bahwa pihak penegak hukum agar segera menindaklanjuti kejadian yang terjadi di UFDK pada, Rabu (22/7/2026) tentang dugaan pengeroyokan dan represif dari Satpol PP kepada salah satu dosen di UFDK.
"Dan saya juga berharap Walikota mengeluarkan sikap kepada masyarakat Bukittinggi atas tindakan dari instansi Satpol PP yang bermasalah
dan saya juga mengecam keras atas tindakan dari instansi Satpol PP yang telah merusak keamanan ruang pendidikan," ujar Kementerian Politik, Kajian, dan Aksi Strategis itu.
Massa aksi sempat tersulut emosi karena salah satu anggota Satpol PP yang hadir pada saat pengamanan dan diduga terlibat dalam tindakan represif terlihat berada di tengah kerumunan massa aksi. Namun emosi tersebut dapat diredam oleh Aldo selaku Korda dan Ucup selaku koordinator lapangan.
Tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui massa aksi. Perwakilan mahasiswa akhirnya menyampaikan dan menyerahkan tuntutannya kepada sekretaris DPRD sebelum membubarkan diri dengan tertib.
Hingga berita ini diterbitkan pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan.
Penulis: M. Zidan Pratama
Foto: Farid Dima Kurniawan
