LPM-AL-ITQAN— Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang tegaskan bencana ekologis yang terjadi di Pulau Sumatera merupakan dampak langsung dari kebijakan politik yang abai terhadap keberlanjutan lingkungan, di Pustaka Steva Jl. Pagang Raya No.37, Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Sabtu (24/1/2026).
Ketua AJI Padang, Novia Harlina mengatakan penegasan ini disampaikan saat peringatan HUT ke-21 AJI Padang, dengan mengusung tema "Mengawal Sumatera Pulih" yang digelar bertepatan dengan peringatan HUT ke-21 AJI Padang.
Ia mengatakan dalam peringatan HUT itu melibatkan 29 organisasi seperti jurnalis, LBH Padang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), warga sipil, serta sejumlah organisasi kemanusiaan di Sumatera Barat.
“Bencana ekologis lahir dari keputusan politik yang ugal-ugalan,” ujar Lina.
Ia menyebut, kondisi tersebut menegaskan peran pers sebagai pengawas kebijakan publik, khususnya di wilayah yang rawan bencana akibat eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali.
Dalam momentum tersebut, Lina menyampaikan AJI Padang bersama AJI Banda Aceh, AJI Bireuen, AJI Sumatera Utara, dan berbagai elemen masyarakat sipil menyatakan komitmen untuk mengawal proses pemulihan Pulau Sumatera pascabencana ekologis yang terjadi pada akhir November 2025.
Rangkaian kegiatan kata Lina juga diisi dengan pemutaran film dokumenter yang merekam dampak bencana ekologis terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat di Sumatera, sebelum dilanjutkan diskusi publik.
Diskusi itu katanya menghadirkan Amalya Reza dari Trend Asia, Aidil Ichlas dari AJI Padang, Mitra Oktavia dari LBH Padang, Khalid Syaifullah dari Posko Sumbar Pulih, dengan Yola Sastra dari AJI Padang sebagai moderator.
Amalya Reza menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan dan mendesak pemerintah bertindak tegas.
“Aktor-aktor perusak lingkungan harus dicabut izinnya dan diwajibkan bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan,” katanya.
Sementara itu, Aidil Ichlas menyebut Sumatera sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi akibat akumulasi kerusakan lingkungan.
“Sumatera seperti supermarket bencana. Namun pemerintah daerah terlihat belum belajar dari pengalaman, izin-izin yang berpotensi merusak lingkungan tetap diterbitkan,” ujarnya.
Pandangan tersebut diperkuat Khalid Syaifullah yang menilai bencana di Sumatera tidak semata disebabkan faktor cuaca, melainkan kegagalan kebijakan negara.
“Lambannya respons pemerintah terhadap peringatan BMKG serta ketergantungan pada relawan yang bergerak mandiri menjadi bukti lemahnya tata kelola penanganan bencana,” tegas Khalid.
Koordinator Tenaga Kerja AJI Padang, Muhammad Afdal Afrianto, menyatakan Sumatera kini memasuki fase transisi pemulihan, sehingga pengawasan publik menjadi krusial.
“Peran jurnalis penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan adil dan hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi,” tutupnya.
Penulis: M. Zidan Pratama
